KEHIDUPAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)


Kehidupan politik indonesia pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966),- Demokrasi terpimpin di indonesia dimulai sejak dikeluarkanya Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959 sampai dikeluarkannya Supersemar pada tanggal 11 maret 1966. Demokrasi terpimpin di indonesia dimaksudkan oleh Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan sistem demokrasi liberal yang merupakan produk dari barat. Pada pelaksanaanya, demokrasi terpimpin mengalami bentuk macam penyimpangan.

#Kehidupan PolitikDekrit presiden 5 uli 1959 ternyata mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

a. KSAD mengeluarkan perintah harian yang ditunjukan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan Dekrit presiden 5 juli 1959.
b. Mahkamah Agung membenarkan adanya Dekret presiden tersebut.
c. DPR hasil pemilu tahun 1955 menyatakan kesediannya untuk bekerja berdasarkan UUD 1945.

Sebagai tindak lanjut dekret tersebut, pada tanggal 10 juli 1959 pemerinta membentuk sebuah kabinet yang disebut kabinet karya. Kabinet karya dipimpin langsung oleh presiden. Dengan demikian, setelah Dekrit presiden 5 juli 1959 kabinet parlemen berganti dengan sistem kabinet presidensial, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.

Kebijakan-kebijakan politik yang diambil pada masa demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut:

a. Pembentukan DPR
Berdasarkan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1959 uang dikeluarkan pada tanggal 15 juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1955 atas dasar UU No. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya.

b. Pembentukan MPRS
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR. Namun, berhubung belum melaksanakan Pemilu maka MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Ketua MPRES adalah Chaerul Saleh.

c. Pembentukan DPAS.
Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

d. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas)
Pada bulan Agustus 1959, dibentuk Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh Muh. Yamin. Pada tahun 1963, Depernas (Dewan Perencanaan Nasional) diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh presiden sendiri.

e. Pembentukan Front Nasional
Pada tanggal 31 Desembar Tahun 1959, dibentuk Front Nasional yang berfungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta indonesia.

f. Pembentukan DPR-GR
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1959 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada yanggal 24 Juni 1960.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKEMBANGAN BUDAYA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Gambar
DEKRIT PRESIDEN Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden : Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan s
Baca selengkapnya

KONDISI EKONOMI DAN POLITIK PADA AWAL KEMERDEKAAN

Gambar
KEADAAN EKONOMI INDONESIAPADA MASA AWAL KEERDEKAAN (1945) HINGGA 1950  I. A. KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena : • Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. • Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. • Tingalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan. • Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi. • Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat
Baca selengkapnya

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Gambar
Pendidikan Pada zaman penjajahan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masi buta huruf. Oleh karena itu segera setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah mengangkat Ki hajar dewantara sebagai mentri Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan (PpdanK) Ki hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafrei kemudian ia digantikan oleh Mr. Suwandi Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struk
Baca selengkapnya