PERKEMBANGAN EKONOMI AWAL KEMERDEKAAN

Hasil gambar untuk BLOG PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Ekonomi
Pada awal Kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah – masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Misalnya : Inflasi yang terlalu tinggi (Hiperinflasi) dan blokade laut  yang dilakukan Belanda.
a. Permasalahan Inflasi
Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi (Hiperinflasi). Inflasi terjadi karena  uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas Negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia blanda dan mata uang pendudukan Jepang
b.      Blokade Laut
Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut.
1). Melaksanakan Program Pinjaman Nasional
Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan.
2). Melakukan Diplomasi ke India Pada tahun 1946.
Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan india juga bersifat politis karena India merupakan negara asia yang paling aktif mendukung perjuanagn diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.
3). Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri.
Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh banking and Tranding Coperation (BTC) suatu badan perdagangan semipemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKEMBANGAN BUDAYA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Gambar
DEKRIT PRESIDEN Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden : Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan s
Baca selengkapnya

KONDISI EKONOMI DAN POLITIK PADA AWAL KEMERDEKAAN

Gambar
KEADAAN EKONOMI INDONESIAPADA MASA AWAL KEERDEKAAN (1945) HINGGA 1950  I. A. KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena : • Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. • Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. • Tingalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan. • Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi. • Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat
Baca selengkapnya

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Gambar
Pendidikan Pada zaman penjajahan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masi buta huruf. Oleh karena itu segera setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah mengangkat Ki hajar dewantara sebagai mentri Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan (PpdanK) Ki hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafrei kemudian ia digantikan oleh Mr. Suwandi Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struk
Baca selengkapnya