PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Hasil gambar untuk BLOG PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dengan dikeluarkannya dekrit presiden 15 Juli 1959, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Isi dekrit tersebut yaitu pembukaan konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlaku kembali UUD 1945, serta MPRS dan DPAS.

Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955 berhasil memiklih anggota DPR dan konstituante (Dewan Pengusulan UUD). Tugas utama konstituante adalah merumuskan UUD yang baru, pada tanggal 21 Februari 1957 presiden Soekarnomengajukan gagasan yang dikenal sebagai konsepsi presiden yaitu:

1. Sistem demokrasi liberal-parlementer perlu diganti dengan demokrasi terpimpin
2. Perlu dibentuk kabinet gotong-royong yang merupakan kabinet kaki empat, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI
3. Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri atas golongan fungsional dalam masyarakat

Pada tanggal 3 Juni 1959 konstituante mengadakan reses (masa istirahat) untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kegagalan melaksanakan tugasnya, akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoosrecht(Hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 diistana Negara Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya:

1. Pembubaran Konstituante,
2. Tidak berlakunya UUDS 1050 dan berlakunya kembli UUD 1945, serta
3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah masa pemerintah Demokrasi Liberal. Sejarah indonesia memasuki babak baru dengan dimulainya masa pemerintahan demokrasi terpimpin.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKEMBANGAN BUDAYA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Gambar
DEKRIT PRESIDEN Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden : Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan s
Baca selengkapnya

KONDISI EKONOMI DAN POLITIK PADA AWAL KEMERDEKAAN

Gambar
KEADAAN EKONOMI INDONESIAPADA MASA AWAL KEERDEKAAN (1945) HINGGA 1950  I. A. KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena : • Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. • Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. • Tingalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan. • Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi. • Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat
Baca selengkapnya

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Gambar
Pendidikan Pada zaman penjajahan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masi buta huruf. Oleh karena itu segera setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah mengangkat Ki hajar dewantara sebagai mentri Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan (PpdanK) Ki hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafrei kemudian ia digantikan oleh Mr. Suwandi Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struk
Baca selengkapnya